forwamki.id Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, memberikan tanggapan yang tegas terhadap pernyataan Wakil Ketua KPK, Alex Marwata, mengenai rencana penangkapan terhadap Harun Masiku, buronan dalam kasus suap PAW. Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut mengenai situasi tersebut:

Baca juga artikel lainnya : Kebodohan dalam Pengelolaan Backup Pusat Data Nasional

Tidak Ada Rencana Resmi dari KPK

Nawawi Pomolango menegaskan bahwa KPK tidak memiliki rencana resmi atau target waktu spesifik terkait penangkapan Harun Masiku. Pernyataan ini menjawab optimisme Alex Marwata yang menyebut bahwa Harun Masiku dapat di tangkap dalam waktu satu pekan.

“Nggak ada yang merencanakan itu (penangkapan Harun Masiku) dari pihak kami,” tegas Nawawi Pomolango di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (1/7/2024).

Instruksi untuk Satgas PAW

Meskipun tidak ada tenggat waktu yang di tetapkan, Nawawi mengonfirmasi bahwa KPK telah memberikan instruksi kepada satgas untuk segera melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku. Tim satgas di laporkan terus bekerja keras dalam proses pencarian tersebut.

“Kami hanya memberikan arahan untuk mencari dan menangkap dia (Harun Masiku). Namun mengenai kemajuan prosesnya, kami mendapat laporan bahwa mereka terus berupaya maksimal,” ungkap Nawawi.

Komitmen KPK PAW

Nawawi Pomolango menekankan komitmen KPK untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Penanganan kasus-kasus korupsi, termasuk kasus Harun Masiku, di lakukan tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja dalam upaya pemberantasan korupsi dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia,” tambah Nawawi.

Baca juga artikel lainnya : Puluhan Anggota DPR Terlibat Dalam Judi Online

Latar Belakang Kasus Harun Masiku

Harun Masiku merupakan buronan utama yang terlibat dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW), yang melibatkan peranannya dalam sebuah partai politik yang signifikan. Kasus ini telah menarik perhatian besar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memprioritaskan upaya untuk mengungkap keberadaan Harun Masiku dan memastikan bahwa keadilan di jalankan sesuai dengan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Dengan klarifikasi ini, Nawawi Pomolango menegaskan bahwa KPK tidak mengikuti atau mempertimbangkan tenggat waktu tertentu dalam proses penegakan hukum terhadap Harun Masiku. Komitmen mereka adalah untuk melakukan penyidikan secara mendalam dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.